Pihak otoritas Saudi, lanjut Dahnil juga menilai jika persoalan ini membuat sejumlah masalah penyelenggaraan haji. Mereka menduga fenomena dibuat sengaja agar jemaah dapat meninggal di Tanah Suci tersebut.
"Mereka menyampaikan hal itu ke kami. Kenapa? Karena banyak yang sebenarnya secara Istitha'ah, atau kemampuan secara kesehatan itu tidak layak, dan ini harus menjadi evaluasi serius kami ke depan," tutur dia.
Kemudian, lanjut dia, permasalahan lainnya adalah masih maraknya pungutan liar dalam proses tahapan penyelenggaraan haji di safari wukuf. Safar wukuf merupakan fasilitas yang disiapkan bagi jemaah yang sedang sakit dan dirawat inap di berbagai rumah sakit di Arab Saudi, atau jemaah yang uzur secara fisik.
Sejatinya, program tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, kata Dahnil, masih banyak pihak yang meminta uang kepada jemaah untuk program tersebut yang berkisar antar Rp2 hingga 3 juta.
"Ini akan menjadi catatan penting kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Manipulasi dan praktek korupsi dalam perhajian itu harus dihentikan sesegera mungkin," kata dia.
Sejumlah permasalahan lainnya adalah masih adanya proses keterlambatan distribusi katering makanan bagi jemaah, wanprestasi syarikah transportasi, hingga ketidaksinkronan data.
Permasalah tersebut juga merepotkan jemaah yang acap kali selalu tertukar dalam kamar atau penginapan hotel di lokasi. "Ini juga puncak kekacauan, banyak tertukar jemaah di hotel tidak jelas, kamarnya tidak jelas, dan sebagainya."
Respons Menag
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik. Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga berjalan lancar.
“Proses haji lancar, jemaah relatif kondusif,” tegas Menag di Makkah, Rabu (11/6/2025) dilansir laman resmi Kemenag.
Namun demikian, Menag mengakui penyelenggaraan haji 1446 H juga diwarnai sejumlah dinamika. Dinamika itu ada yang berupa peristiwa dan ada juga yang bersifat isu.
Menag juga menyampaikan bahwa isu ada pungutan liar dalam Safari Wukuf Lansia tidak benar. Menurutnya, itu bukan persoalan safari wukuf tapi persoalan badal haji dan berkaitan dengan KBIH, bukan PPIH.
Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai Thawaf Ifadlah. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan jemaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH.
"Jadi isu bahwa ada pungutan dari jemaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kita sudah klarifikasi semua dan kita panggil orangnya juga," tegas Menag.
(ain)
