Pertama, pemberian bansos untuk mengurangi beban kebutuhan pokok. Menurut pemerintah, bansos yang dikhususkan untuk rumah tangga miskin dapat diberikan untuk menopang pengeluaran untuk memastikan kebutuhan dasar tercukupi. Oleh karena itu, penyaluran bantuan ini perlu dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu agar berdampak optimal mendukung penurunan kemiskinan.
Kedua, meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan. Program pemberdayaan berupa dukungan kewirausahaan dan pelatihan kerja guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Dukungan kewirausahaan mencakup bantuan permodalan serta pendampingan dalam merintis dan mengembangkan usaha.
Ketiga, meningkatkan akses pembiayaan. Rumah tangga miskin yang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan (graduasi) didorong untuk mengakses program pembiayaan, seperti kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna memperkuat keberlanjutan usaha.
Keempat, meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas. Bagi masyarakat miskin usia produktif yang tidak terlibat dalam program kewirausahaan, disediakan program pelatihan kerja yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mendukung program prioritas nasional.
"Di sisi penciptaan lapangan kerja, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja melalui berbagai program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi industri, dan pengembangan lumbung pangan. Program-program ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan," sebagaimana dikutip melalui dokumen KEM-PPKF 2026.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi di bidang perawatan (care economy), seperti pengasuhan balita dan lansia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas, terutama bagi perempuan, sekaligus memperkuat peran dalam perekonomian nasional.
Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kelima, mendorong agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. Pengentasan kemiskinan utamanya ditempuh melalui optimalisasi anggaran perlinsos sebagai peredam kejut (shock absorber) untuk menjaga daya beli dan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 2025, alokasi anggaran untuk program perlinsos meningkat 1,3% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp503,23 triliun terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi. Anggaran perlinsos dalam periode 2023-2025 terjaga di atas 2% dari produk domestik bruto (PDB).
"Program perlinsos cukup efektif berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai program perlinsos yang dilaksanakan mendukung penurunan tingkat kemiskinan dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,57% pada September 2024 atau turun 0,46% poin."
Bank Dunia melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024, berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024.
Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin.
Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan, sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform.
Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan PPP 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan, yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan Bank Dunia pada laporan April 2025.
(lav)
