KPPU menyebut, Tokopedia merupakan pemain utama e-commerce Indonesia, sementara Tiktok merupakan platform media sosial dengan fitur belanja. Nilai aset dan penjualan gabungan dari transaksi tersebut melebihi Rp5 triliun, sehingga wajib diberitahukan kepada KPPU.
“Investigator menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat," tulis KPPU dalam keterangannya, belum lama ini.
Tim investigator juga menemukan sejumlah temuan yakni akuisisi tersebut menggabungkan dua pemain dalam satu pasar bersangkutan yakni ecommerce barang fisik di Indonesia; terdapat peningkatan konsentrasi pasar yang signifikan berdasarkan perhitungan Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
Lalu, penilaian menyeluruh juga menunjukan adanya kemungkinan kenaikan harga pasca akuisisi akibat efek unilateral: yakni kecenderungan entitas gabungan untuk menaikkan harga karena dominasi pasar.
Selain itu, lanjutnya, meskipun tidak ditemukan potensi penutupan akses pasar maupun hambatan masuk yang signifikan bagi pelaku usaha baru, namun efek jaringan cukup besar dan berpotensi digunakan dalam strategi penjualan melalui praktik bundling yang dapat merugikan konsumen atau pelaku usaha lain, khususnya UMKM.
Isu PHK
Dalam kesempatan terpisah, proses akuisisi tersebut juga turut menyebabkan adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Tokopedia mencuat setelah laporan internal menyebut adanya ratusan karyawan yang terdampak.
Isu ini juga berkembang pada akhir Mei lalu melalui media sosial @ecommurz, yang mengklaim telah mengetahui sekitar 80% karyawan akan menjadi korban PHK. Sementara, mereka yang bertahan akan pindah ke kantor ByteDance (pengelola TikTok), Jakarta.
Bloomberg News pada akhir bulan Mei juga menurunkan laporan bahwa TikTok tengah bersiap kebijakan pemangkasan (PHK) karyawan. Sumber-sumber yang mengetahui rencana ini bilang bahwa unit e-commerce milik ByteDance Ltd. asal China ini akan memotong peran kerja di seluruh divisi termasuk logistik, pemasaran, dan gudang.
(ain)
