Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menindaklanjuti laporan Greenpeace yang menyebut eksploitasi nikel di Indonesia Timur telah merusak ekosistem dan lingkungan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan izin pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat merupakan otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah setempat.

“Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu, di Papua—khususnya Raja Ampat — mereka ingin ada smelter-nya di sana. Nah, nanti saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, baik BUMN maupun swasta,” tegas Bahlil ditemui di sela agenda Human Capital Summit 2025, Selasa (3/6/2025).

Menurut keterangan Bahlil, izin pertambangan di Papua merupakan otonomi khusus yang tetap harus dihargai, sama halnya dengan di Aceh.

“Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi,” ujarnya.