Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti sejumlah isu tentang rencana merger atau penggabungan GoTo dan Grab. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri menilai, rencana atau isu tersebut bukan sekadar urusan bisnis antarperusahaan.

Politikus PKB tersebut menilai, merger tersebut akan menimbulkan sejumlah efek yang berpengaruh pada kepentingan strategis nasional. Termasuk, kata dia, nasib jutaan pekerja digital, dan dampak ekonomi lainnya.

“Merger ini bukan sekadar penggabungan dua korporasi besar. Ini berpotensi mengubah struktur pasar digital secara signifikan. Negara harus hadir mengatur, mengawasi, dan melindungi, bukan sekadar jadi penonton,” ujar Hanif dikutip dari Laman Humas DPR, Senin (26/05/2025).

Menurut dia,  tanpa antisipasi secara serius, penggabungan dua raksasa teknologi ini bisa menciptakan dominasi pasar di sektor transportasi daring, layanan pesan antar makanan, hingga sistem pembayaran digital. Kondisi ini bisa menurunkan daya saing, mengancam pelaku UMKM, dan merugikan konsumen serta mitra pengemudi.

 “Kita tak boleh membiarkan efisiensi korporasi berjalan tanpa kendali, apalagi jika berdampak pada pemutusan kemitraan secara massal atau penurunan kesejahteraan mitra. Harus ada perlindungan yang jelas bagi pekerja digital dan pelaku usaha kecil,” ujar Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 tersebut.