Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merupakan langkah yang kurang tepat.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, pertama, tidak ada jaminan pengawasan bea cukai menjadi makin baik dengan adanya TNI pada pucuk kepemimpinan Bea dan Cukai, bahkan bisa memicu adanya penyalahgunaan wewenang.

"Kedua, militer masuk jabatan sipil akan merusak jenjang karier pegawai bea cukai internal, dan memicu demoralisasi para pegawai bea cukai," ujar Bhima kepada Bloomberg Technoz, dikutip Kamis (22/5/2025).

Ketiga, upaya meningkatkan pendapatan bea cukai bukan sekadar ketegasan dalam pengawasan barang ilegal, tetapi juga butuh konseptor misalnya untuk perluasan barang kena cukai, yang di mana hal tersebut bukan urusan militer.

"Khawatir target penerimaan bea masuk Rp301,6 triliun bakal terjadi shortfall [penurunan] lagi tahun ini. Apalagi di tengah perang dagang, banjir barang impor ilegal, hingga merebaknya rokok ilegal," ujarnya.