"Tujuannya apa? Agar kita mudah ya, birokrasi kita lebih mudah ekspor, kemudian persaratan juga mudah,' kata Budi. "Ini juga biar UMKM ini tidak terbebani biaya, kemudian waktu pengurusannya dan sebagainya. Sehingga kita lebih efisien, kita lebih punya daya saing."

Aturan SVLK terbaru saat ini berada dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.9985/2022 lalu, yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2023.

Kebijakan tersebut sebelumnya ditujukan untuk memastikan produk hasil hutan Indonesia, terutama kayu, dihasilkan dari kegiatan yang legal dan dikelola secara lestari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk mebel Indonesia sepanjang tahun lalu mencapai US$1,92 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$1,009 miliar.

(ell)