Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai wacana Filipina meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) pelarangan ekspor mineral bijih pada Juni 2025 berpotensi menciptakan persaingan baru dalam menarik investasi di sektor hilirisasi nikel di Asia Tenggara.
“Kebijakan Filipina memang berpotensi menciptakan persaingan dalam menarik investasi di sektor hilirisasi nikel,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq saat dihubungi medio pekan lalu.
Dalam hal persaingan investasi asing, kata Julian, Indonesia masih memiliki beberapa keunggulan, seperti infrastruktur hilirisasi nikel yang sudah lebih dahulu terbentuk serta cadangan bijih nikel yang lebih besar.
Meski demikian, Julian menyebut pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing terutama dalam hal kepastian hukum, insentif investasi, dan efisiensi birokrasi agar tetap menjadi tujuan utama investor global di industri nikel.
Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp136,3 triliun dan merupakan 29,3% dari total keseluruhan realisasi investasi pada kuartal I-2025.
Sektor dengan realisasi investasi bidang hilirisasi yang terbesar adalah mineral dengan total Rp97,6 triliun pada kuartal I-2025.
Perinciannya, nikel Rp47,82 triliun; tembaga Rp17,7 triliun; bauksit Rp12,84 triliun; besi baja Rp12,01 triliun; timah Rp1,53 triliun dan lainnya Rp5,7 triliun. Adapun, komoditas lainnya meliputi pasir silika, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara dan aspal buton.
Adapun, AS sebelumnya sudah berencana mendukung proyek infrastruktur, semikonduktor, dan pemrosesan nikel di Filipina, seiring dengan upaya sekutu lama tersebut untuk mengembangkan kemitraan investasi setelah menghidupkan kembali hubungan pertahanan.
Inisiatif tersebut, yang diuraikan dalam lembar fakta Gedung Putih, diumumkan ketika Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mengunjungi Washington untuk pertemuan trilateral pertamanya dengan mantan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada medio April 2024.
Filipina memperkuat hubungan ekonomi dengan AS dan Jepang pada saat hubungan Manila dengan mitra dagang utama China tegang karena persaingan klaim teritorial di Laut Cina Selatan.
Dalam kolaborasi penting ini, AS, Filipina, dan Jepang berkomitmen untuk mempercepat investasi di Koridor Ekonomi Luzon, yang akan mendukung konektivitas antara Subic Bay dan Clark – dua bekas pangkalan militer AS yang berubah menjadi pusat komersial – Manila, dan provinsi Batangas di pulau utama negara tersebut.
Proyek-proyek tersebut mencakup modernisasi kereta api dan pelabuhan, energi ramah lingkungan, rantai pasokan semikonduktor, agribisnis, dan peningkatan pelabuhan sipil di Teluk Subic.
Untuk mendukung upaya Marcos mengembangkan industri hilir mineral di negara tersebut di tengah meningkatnya permintaan baterai dan sistem penyimpanan energi, AS mendukung hibah kepada Eramen Minerals Inc untuk mengembangkan pabrik pengolahan bijih menjadi nikel dan kobalt.
United Parcel Service Inc akan memperluas operasinya di Clark, dengan pembangunan hub baru diharapkan dimulai pada Februari 2025 dan beroperasi pada akhir 2026, menurut lembar fakta.
Filipina, dalam pernyataan terpisah, menyambut baik “investasi strategis” oleh Ultra Safe Nuclear Corp dalam mengembangkan reaktor mikro modular untuk negara tersebut.
AS juga merencanakan proyek-proyek di pangkalan-pangkalan Filipina yang dapat diakses oleh militer AS berdasarkan Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan 2014 yang diperluas tahun lalu untuk mencakup empat lokasi lagi termasuk wilayah dekat Taiwan.
(wdh)
