Angka ini terdiri dari 15,5 juta siswa-siswa sekolah, dan 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam perkembangannya, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar target penerima manfaat bisa dimaksimalkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.
Dengan demikian, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun, sehingga akumulasi total menjadi Rp171 triliun.
Meski tidak dibiayai oleh bank, UMKM yang menjadi mitra MBG mendapatkan akses pembiayaan dari bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus, untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan menjalankan usahanya. Plafon yang bisa dimanfaatkan mitra UMKM mencapai Rp500 juta.
Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ambisius dengan membangun Koperasi Desa Merah Putih pada 80.000 desa se-Indonesia. Rencananya, pembangunan koperasi itu dirancang tiga model yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, atau membangun serta mengembangkan koperasi dengan berbagai model.
APBN/APBD menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembentukan koperasi desa tersebut. Kementerian Keuangan menjadi pihak terkait yang menjadi salah satu penyedia modal awal koperasi itu.
Kemudian, bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memberikan pinjaman kepada tiap koperasi desa. Nilainya sekitar Rp3-5 miliar. Tiap koperasi yang mendapat pinjaman Himbara akan membayar cicilan pendanaan tersebut selama periode 3-5 tahun.
Pendanaan dari Himbara itu akan menjadi modal awal koperasi desa. Nantinya, dana itu akan menjadi modal pembiayaan enam outlet koperasi desa yaitu gudang, cold storage, kantor koperasi, apotek desa, klinik desa dan unit simpan pinjam.
Program 3 Juta Rumah
Program 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Program itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan backlogperumahan yang saat ini masih tercatat 9,9 juta unit. Termasuk mengatasi persoalan rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai 26 juta unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut, modal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat rencananya akan diambil sebagian dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank BUMN.
Ara juga mengaku bahwa presiden menyebutkan program ini tak hanya akan mengandalkan Danantara saja, namun juga akan didukung oleh investasi lainnya.
Meski begitu, Ara belum merinci besaran modal yang akan digelontorkan dalam pembangunan rumah layak huni tersebut, termasuk mengenai skema hingga bentuk realisasi program itu.
(ain)
