Ia mendorong peran aktif negara dalam menciptakan ekosistem perlindungan data yang kuat, dan, regulasi saja tidak cukup. Negara harus hadir dengan membangun ekosistem literasi dan pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan digital secara rasional, bukan berdasarkan rayuan ekonomi jangka pendek.
Komisi I DPR RI sendiri menyatakan mendukung upaya atau langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membekukan layanan Worldcoin dan World App. Hal ini mengingat aktivitas pemindaian data biometrik retina oleh pihak swasta asing dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas di Indonesia.
Menurut Ketua Komisi I Dave Laksono, pengumpulan data biometrik seperti yang dilakukan Worldcoin harus menjadi perhatian serius negara. Dave menambahkan, data hasil pengumpulan dengan skema scan iris bola mata rentan digunakan untuk berbagai hal negatif.
"Saya rasa memang sudah tepat karena pengumpulan data-data tersebut oleh pihak swasta apalagi pihak asing, itu tidak ada aturannya," terang Dave saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin siang.
Dia berpandangan regulasi yang mengatur praktik semacam ini perlu segera dibuat, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk disusun dalam bentuk undang-undang baru.
"Ke depannya maka itu sebaiknya diciptakan regulasi dan bila mana dipandang perlu kita buat undang-undang untuk pengaturan hal tersebut," jelasnya.
Adapun Tools for Humanity Indonesia sebelumnya juga menyampaikan mereka telah menghentikan secara sukarela layanan verifikasi baik Worldcoin dan World ID di Indonesia, sembari menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai persyaratan izin dan lisensi yang relevan dari otoritas terkait dalam hal ini Kementerian Komdigi.
Tools for Humanity kalim sistem World dirancang untuk memverifikasi keunikan individu di era kecerdasan buatan tanpa menyimpan data pribadi pengguna. "Proses ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapa pun, dan sebaliknya, kami menyerahkan kendali penuh atas informasi tersebut kepada sang pengguna. Informasi ini tidak dapat diakses oleh World maupun pihak kontributor seperti Tools for Humanity."
(prc/wep)
