Menurut Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani, puncak musim kemarau akan terjadi pada:

• Juni – Juli 2025 di wilayah barat Indonesia
  

• Agustus 2025 di sebagian besar wilayah timur Indonesia
  

Wilayah dengan Puncak Kemarau Juni – Juli 2025

• Jawa bagian barat
  

• Kalimantan bagian utara
  

• Sebagian kecil wilayah Sulawesi
  

• Papua bagian tengah dan timur
  

Wilayah dengan Puncak Kemarau Agustus 2025

• Jawa bagian tengah hingga timur
  

• Sebagian besar Kalimantan
  

• Sebagian besar Sulawesi
  

• Bali, NTB, dan NTT
  

• Beberapa bagian Maluku dan Maluku Utara
  

• Sebagian wilayah Papua
  

Durasi Musim Kemarau 2025 Lebih Pendek, Namun Tetap Perlu Waspada

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa musim kemarau tahun 2025 diprediksi akan lebih singkat dibandingkan musim-musim sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan analisis dinamika iklim global dan regional yang dilakukan hingga pertengahan April 2025.

Fakta Penting:

• Hanya 115 Zona Musim (ZOM) yang diperkirakan memasuki musim kemarau pada April 2025.
  

• Jumlah ZOM yang terdampak akan meningkat signifikan pada Mei hingga Juni.
  

• Fenomena iklim global seperti El Nino–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) berada dalam kondisi netral, artinya tidak ada gangguan besar dari Samudera Pasifik dan Hindia.
  

Namun demikian, sekitar 26% wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang, terutama di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Mitigasi Risiko Musim Kemarau 2025: Langkah yang Perlu Dilakukan

Meskipun musim kemarau tahun ini lebih pendek, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana, seperti kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan.

Langkah Mitigasi yang Disarankan:

1. Penyesuaian Varietas Tanaman
    Petani dianjurkan menanam varietas yang tahan terhadap kekeringan sesuai dengan prediksi awal musim kemarau di wilayah masing-masing.
   

2. Optimalisasi Pengelolaan Air
    Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan embung dan sistem irigasi yang efisien.
   

3. Kesiapsiagaan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
   Wilayah yang rawan karhutla perlu meningkatkan patroli, sistem peringatan dini, dan pengawasan aktivitas pembakaran terbuka.

(seo)