Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai Ekonom Economic Development-Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kekhawatiran Amerika Serikat (AS) terhadap penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) seperti hantu di siang bolong.

"Kekhawatiran itu seperti hantu di siang bolong. QRIS dan GPN ini karena terus berkembang, mereka merasa terganggu. Ini kebijakan dapur kita dibuka, mereka mau mengatur semua," kata Penasihat Center for Sharia Indef A Hakam Naja dalam diskusi publik Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat (25/4/2025).

Naja berpendapat, ketika meluncurkan dua sistem ini, BI memiliki tujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi digital di Tanah Air.

Dalam perkembangannya, perusahaan sektor keuangan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir karena QRIS dan GPN terus berkembang pesat. Tak hanya itu, selama proses pembuatan kebijakan kode QR, BI tak menginformasikan sifat perubahan sistem kepada para pemangku kepentingan internasional, baik terkait data maupun sistemnya.

Peraturan BI No 19/08/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mendorong semua transaksi kredit dan debit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan berlisensi BI.