Perintah eksekutif terkait kecerdasan buatan menggambarkan proposal-proposalnya sebagai hal krusial untuk memastikan dominasi AS di bidang tersebut. Perintah ini membentuk Satuan Tugas Gedung Putih untuk Pendidikan AI, yang akan dipimpin oleh Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios, menurut lembar fakta dari Gedung Putih.
Satuan tugas tersebut akan mencakup pejabat tinggi lainnya seperti menteri pendidikan dan tenaga kerja, serta penasihat khusus untuk kecerdasan buatan dan kripto. Investor ventura dari Silicon Valley, David Sacks, bertugas sebagai “czar” AI dan kripto untuk Trump.
Perintah ini juga mengarahkan satuan tugas untuk membentuk kemitraan publik-swasta guna menyediakan sumber daya bagi pendidikan AI untuk jenjang K-12 serta penggunaan alat-alat AI di dunia akademik.
“AI adalah jalan menuju masa depan,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa teknologi yang sedang berkembang ini sudah menarik “triliunan dolar” investasi.
Perintah tersebut mengarahkan Departemen Pendidikan untuk memprioritaskan penggunaan AI dalam program hibah diskresioner untuk pelatihan guru dan meminta National Science Foundation untuk menekankan penelitian tentang penggunaan AI dalam pendidikan. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dalam program magang terkait AI dan mempromosikan sertifikasi AI.
Departemen-departemen ini juga akan bekerja sama untuk menciptakan peluang bagi siswa sekolah menengah untuk mengambil mata pelajaran dan program sertifikasi tentang AI, menurut lembar fakta Gedung Putih.
Trump telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat upaya AS di bidang AI di tengah persaingan global untuk mendominasi sektor ini.
Presiden telah mempromosikan komitmen investasi ratusan miliar dolar dari perusahaan-perusahaan — termasuk dari pemain besar seperti SoftBank Group Corp., OpenAI, dan Oracle Corp. — untuk membantu membangun pusat data, pabrik manufaktur chip, dan infrastruktur lainnya guna mendukung AI. Ia juga telah mendorong perluasan produksi energi dalam negeri, termasuk penambangan dan penggunaan batu bara di AS, dengan alasan hal tersebut penting untuk memasok energi bagi pusat data yang haus daya.
Namun, agenda tarif Trump — yang bertujuan mengenakan bea impor pada mitra dagang AS guna memulihkan manufaktur domestik dan menambah pendapatan pemerintah federal — justru berisiko meningkatkan biaya untuk pusat data. Trump juga terus melanjutkan rencana untuk mengenakan tarif atas semikonduktor, termasuk impor chip generasi lama dan terbaru yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan AI.
Perintah eksekutif terkait akreditasi universitas menginstruksikan menteri pendidikan untuk meninjau layanan akreditasi pendidikan tinggi yang menilai validitas sekolah dan program bagi pemberi kerja dan penyedia pinjaman. Pemerintah memperingatkan bahwa komisi yang mengakreditasi sekolah-sekolah yang gagal memenuhi standar tertentu bisa dicabut kewenangannya.
Perintah tersebut mewajibkan menteri pendidikan untuk kembali mengakui akreditator baru guna mendorong persaingan di sektor ini; mengarahkan institusi untuk menggunakan data hasil belajar siswa di tingkat program untuk meningkatkan hasil — tanpa merujuk pada ras, etnis, atau jenis kelamin; menuntut program akademik berkualitas tinggi dan bernilai tinggi; serta memprioritaskan keragaman intelektual di antara fakultas, menurut lembar fakta Gedung Putih.
Mandat ini juga membuka kemungkinan untuk mempermudah pengakuan akreditator baru serta memungkinkan sekolah dan program untuk beralih antara penyedia akreditasi. Perintah ini pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal.
Langkah-langkah pada hari Rabu ini merupakan upaya terbaru dari pemerintahan untuk menyasar pendidikan tinggi, termasuk tuntutan agar sekolah menerima syarat-syarat yang akan mengubah banyak kebijakan mereka — sesuatu yang menurut pejabat Trump adalah upaya untuk mengatasi antisemitisme di kampus. Beberapa institusi menolak langkah tersebut, dengan alasan bahwa tuntutan pemerintah inkonstitusional dan akan merusak misi akademik mereka.
Universitas Harvard menggugat pemerintahan Trump setelah pejabat pemerintah membekukan dana federal bernilai miliaran dolar. Trump juga menyerukan agar status bebas pajak universitas tersebut dicabut setelah menolak tuntutan dari pemerintahannya.
(bbn)
