"Saya pernah lapor kepada Presiden waktu saya kepala Staf. Ada Direktur Utama Energi Panas Bumi, ya, terbentur dengan TKDN. Karena itu penuh dengan high technology," tutur dia.
"Begitu dipersyaratkan dengan TKDN yang kuat, maka ini menyulitkan, sehingga proyek itu stagnan. Padahal perusahaan itu sudah keburu berhutang. Akhirnya karena belum bisa jalan, bayar itu bunga terus."
Dia pun meminta pemerintah untuk tetap mengakomodir dan mempertimbangkan rencana pelonggaran TKDN tersebut mesti dikhususkan bagi industri yang bahan baku dan teknologinya sulit diakses di dalam negeri.
"Sepanjang kita belum memiliki teknologi yang mumpuni untuk mengisi itu, maka dipertimbangkan untuk apa itu bisa menggunakan barang dari luar. Itulah kira-kira waktu itu yang saya pikirkan seperti itu," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang telah memerintahkan jajaran kabinetnya untuk mengkaji ulang, termasuk relaksasi kebijakan TKDN agar lebih fleksibel dan realistis.
Permintaan itu, dinilai Prabowo, akan membuat daya saing Indonesia di pasar global meningkat--yang juga sebagai respons gejolak ekonomi akibat tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump--yang memicu perang dagang saat ini.
"TKDN [mungkin] sudah niatnya baik, nasionalisme," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, belum lama ini. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," imbuh dia.
TKDN sendiri menjadi salah satu aspek yang disorot Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengenakan tarif resiprokal, termasuk ke Indonesia yang mencapai 32%, meski kini telah ditunda selama 90 hari. Ini disorot oleh pemerintah Donald Trump karena dinilai sebagai hambatan nontarif
Selain itu, Prabowo juga meminta penghapusan kuota impor terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Regulasi itu, dinilainya justru menghambat kelancaran perdagangan.
"Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo.
(ain)
