"Kami akan meningkatkan penggunaan mata uang lokal. Ini bukan berarti kami menghilangkan dolar atau bergerak menjauh dari dolar. Ini hanya berarti kami meningkatkan pembiayaan dalam mata uang lokal," kata Chief Financial Officer Leslie Maasdorp kepada Bloomberg di sela-sela pertemuan BRICS di Johanesburg, Rabu (23/8/2023).
Selain Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, anggota NDB juga terdiri dari Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Mesir. NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan anggota-anggota BRICS pada Juli 2014, atau sekitar 10 tahun lalu. NDB memiliki kantor pusat di Shanghai, China dan beberapa kantor regional diberbagai negara.
Prabowo menerima tawaran bergabung menjadi salah satu anggota NDB usai menemui Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka pada Selasa (25/3/2025).
Menurut dia, pemerintah siap untuk melaksanakan beberapa tahapan yang diperlukan untuk menjadi anggota NDB. Akan tetapi, dia belum secara gamblang memastikan kapan Indonesia menjadi anggota resmi NDB.
“Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota NDB. Kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, pemerintah indonesia memutuskan bergabung dengan New Development Bank,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (25/3/2025).
Kepala Negara menyampaikan bahwa NDB memiliki tujuan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan bertujuan mendorong ekonomi negara-negara berkembang.
“NDB mmeiliki modal awal US$100 miliar yang dikontribusi negara-negara pendiri,” kata dia.
Di sisi lain, Roussef menyatakan Indonesia berpotensi menjadi mitra strategis NDB dalam mengembangkan pengolahan biofuel, khususnya biodiesel B40.
Rouseff mengapresiasi capaian B40 oleh Indonesia, mengingat pengalaman di Brasil setelah beberapa tahun hanya bisa sampai B17.
"Capaian ini merupakan inovasi yang baik, ditambah lagi setelah mengetahui bahwa B40 ini diperuntukkan bagi sektor transportasi serta bahan bakar di industri pengolahan mineral," kata Rouseff dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (25/3/2025).
(ain)
