Bloomberg Technoz, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai penyelenggaraan rapat pembahasan revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di hotel mewah akan menimbulkan ketidakpercayaan publik atas program efisiensi anggaran yang digadang pemerintah dan disepakati DPR RI.

Pada Sabtu (15/3/2025), Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pembahasan revisi UU TNI di semua hotel berstatus bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

"Publik bisa berpikir bahwa jangan-jangan isu efisiensi ini hanya gimik saja, dengan rapat di hotel," ujar Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sesi wawancara dengan Kompas TV yang disiarkan melalui Youtube, dikutip Minggu (16/3/2025).

Tak hanya itu, Lucias menambahkan, proses pembahasan revisi UU TNI pada hari libur akhir pekan ini menimbulkan kesan bahwa, baik legislator maupun eksekutor, terburu-buru melakukan upaya pengesahan beleid dan memiliki keinginan kuat untuk segera melegislasi revisi UU ini dalam waktu singkat.

"Kita tahu ada keinginan untuk mengesahkan revisi UU TNI sebelum reses DPR pada 20 maret mendatang. Ini artinya hanya 9 hari sejak RUU TNI ini mulai dibahas di DPR pada 11 maret lalu.," tegas Lucius.