TB Hasanuddin menyebut, kritik terkait penyelenggaraan rapat di hotel mewah dipahami. Namun, menurut dia, jika ada tugas, memang harus diselesaikan sesegera mungkin.
”Hal yang paling penting dalam membuat undang-undang itu acuannya adalah prosedur cara membuatnya. Ya, prosedurnya tidak boleh dilewatkan,” ujar TB Hasanuddin.
Dia menggarisbawahi, setiap tahapan revisi UU TNI juga harus diikuti dengan diskusi intens sehingga DPR dan pemerintah tidak asal ketok. Rapat pembahasan RUU TNI itu pun dinilainya sangat bagus dan hasilnya pun signifikan.
“Pentahapan juga harus diikuti dan ada diskusi yang intens tidak asal ketok. Dan ini saya lihat sangat signifikan. Sangat bagus menurut hemat saya,” tuturnya.
Sekadar informasi, pekan ini DPR memang intens membahas RUU TNI. Keseriusan itu terlihat dari rapat Panja RUU TNI yang telah terlaksana sejak Jumat (14/3/2025) siang hingga Sabtu (15/3/2025) malam. Rapat tersebut digelar di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont.
Sebelumnya Komisi I DPR telah menggelar rapat pembahasan RUU TNI dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, dan, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, di Gedung DPR RI, Selasa (11/3/2025).
Kemudian pada dua hari setelahnya, pada Kamis (13/3/2025) Komisi I DPR RI melanjutkan pembahasan RUU TNI dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, beserta pimpinan tiga matra TNI lainnya di Gedung DPR RI.
(lav)
