Meski program ini akan diwujudkan di tengah kondisi APBN Indonesia yang boncos Rp31,2 triliun, Koko mengungkap bahwa pemerintah pada prinsipnya akan memastikan pembiayaan terhadap program ini berjalan inklusif dan berkeadilan.

"Hal itu melalui pemetaan profil risiko yang sistematis, untuk menanggulangi dampak kredit macet yang berpotensi timbul di kemudian hari," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kementerian Koperasi RI Sudarmono mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan berbentuk koperasi serba usaha (KSU), mengingat skala dan cakupan usaha yang cukup luas.

"Koperasi ini berbentuk koperasi serba usaha (KSU). Pendekatan ini dipilih untuk mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu sistem ekonomi desa yang lebih efisien dan mandiri," katanya kepada Bloomberg Technoz, dikutip Kamis (13/3/2025).

Katanya, Koperasi Desa Merah Putih akan didukung oleh enam sumber pendanaan utama. Yakni, APBN/APBD, Dana Desa, Himbara, modal awal pendirian koperasi, hibah, dan CSR.

Sedangkan untuk operasional koperasi akan berjalan melalui beberapa unit usaha. Setidaknya ada enam unit usaha, yaitu kantor koperasi, klinik desa, apotek desa, unit pendingin (cold storage), gerai sembako, dan unit usaha simpan pinjam..

"Model ini dirancang agar koperasi menjadi pusat ekonomi desa yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk akses kesehatan, pangan, dan pembiayaan," tutupnya.

(mef/spt)