Dia menjelaskan, jika ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS, artinya ada potensi pendapatan per orang pegawai yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara itu, ada 250.407 formasi yang dibutuhkan, baik di pusat dan daerah.
"Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp6,76 triliun," ungkap Bhima.
Sementara itu, dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Hasil modelling CELIOS menggunakan metode Input-Output (IO) menemukan kerugian total output ekonomi Rp11,9 triliun, pendapatan masyarakat turun Rp10,4 triliun.
Selain itu, lanjut dia, pengusaha sangat dirugikan karena uang gaji dan tunjangan yang harusnya bisa dibelanjakan CPNS membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan hingga elektronik menjadi potensi kerugian.
Estimasinya, pengusaha rugi secara tidak langsung sebesar Rp3,68 triliun hasil kebijakan penundaan pengangkatan CPNS. Sebanyak 110 ribu tenaga kerja ikut terdampak.
"Bagaimana bisa sebanyak itu? Secara tidak langsung, penundaan pengangkatan CPNS berimbas luas ke output sektor jasa pemerintah turun Rp3,5 triliun, perdagangan -Rp441,7 miliar, hingga penyediaan makan minuman terpukul Rp286,8 miliar. Sektor tersebut bisa melakukan esiensi, atau menunda juga perekrutan karyawan baru," papar Bhima.
Maka itu, dia mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan efek berantai dari setiap keputusan yang tidak hanya melibatkan ratusan ribu CPNS yang nasibnya tidak pasti, tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk.
Dua Masalah Akut
Bhima menjelaskan penundaan pengangkatan CPNS ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengalami dua masalah akut. Pertama, pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dilakukan sebelum masa pemerintahan baru Prabowo. Artinya, perubahan prioritas program, dan perombakan alokasi belanja pemerintah era Prabowo berdampak signikan terhadap formasi kebutuhan ASN.
"Kedua, efisiensi belanja pemerintah (austerity measures) jadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS," tegas dia.
Dengan target esiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun, belum termasuk modal Danantara, belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.
Efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama. Pertama, kegagalan penerimaan negara terutama pasca-Coretax bermasalah dan jatuhnya harga komoditas. Kedua, pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi berdampak pada pelebaran desit APBN. Ketiga, beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan.
"Siapa yang dirugikan dari penundaan pengangkatan CPNS? Tentu calon pegawai abdi negara yang sudah berharap, terlanjur resign dari pekerjaan sebelumnya, dikecewakan karena jadi pengangguran semu selama 9 bulan," tandas dia.
(lav)
