“Ya ini lebih bagus lah profit-nya dibandingkan dengan hanya kilangnya tok. Kan enak kalau dikombinasi jadi akan lebih jelas,” ujarnya.
Risiko Tinggi
Moshe juga menyoroti tingginya risiko yang diambil pemerintah untuk membiayai pembangunan kilang dengan menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Risiko tersebut seperti nilai keekonomian proyek yang tidak terlalu besar karena butuh waktu hingga 15 tahun untuk balik modal. Kemudian, proyek yang dikerjakan amat kompleks karena adanya kelebihan biaya atau cost overrun.
“Jadi tiba-tiba dalam perencanaannya dan eksekusinya ternyata lebih mahal dari yang dibagi. Itu sering terjadi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan kilang minyak, di tengah jalan kerap kali ada permintaan tambahan bahkan kondisinya bisa membeludak.
Menurutnya, dalam perencanaan proyek tersebut terkadang tidak sesuai 100% dengan rencana anggaran biaya.
“Proyeknya yang mau dibangun ya makin berisiko untuk cost overrun atau delay, misalkan banyak komponen kan, kalau delay itu kan ujung-ujungnya biayanya jadi tambah juga karena enggak sesuai dengan schedule yang diharapkan. Itu kan jadi biaya membengkak juga,” jelasnya.
Dalam kaitan itu, dia menyarankan pemerintah dapat menggabungkan investasi yang berasal dari pihak swasta karena investasi kilang minyak butuh miliaran dolar.
Menurutnya, sejumlah megaproyek pembangunan kilang di luar negeri tidak pernah ditanggung sendiri oleh negaranya karena risiko pembangunan kilang yang cukup besar.
Mereka berbagi risiko dengan investor lainnya untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan hingga molornya pembangunan kilang.
“Satu proyek kilang bisa sekali buat jadi bangkrut nanti. Kalau semua 100% ditanggung oleh Danantara. Makanya proyek-proyek besar kalau kita lihat di luar sana di berbagai belahan dunia proyek-proyek yang besar itu selalu mereka enggak nanggung sendiri,” imbuhnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengutarakan pendanaan proyek kilang minyak baru berkapasitas 500.000 bph di Pulau Pemping itu berasal dari Danantara. Namun, pemerintah juga sedang mencari investor lain yang bisa mendanai proyek kilang raksasa itu.
Namun, dia mengatakan akan jauh lebih baik bila PT Pertamina (Persero) berpartisipasi dalam pendanaan kilang raksasa tersebut.
"Sebagian [pendanaannya dari] Danantara, sebagian kita lagi mencari. Kalau memang Pertamina bisa ikut itu jauh lebih baik," ujar Bahlil saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).
Kendati demikian, Bahlil belum menjelaskan dengan lengkap berapa porsi pembiayaan yang akan dilakukan masing-masing Danantara dan investor lain tersebut.
(wdh)
