"Kedua, daerah aliran sungainya. Di hilir banyak pembangunan perumahan dan berbagai kawasan. Itu kan banyak yang membuang tanah urugan ke sungai sehingga air naik karena itu," tambahnya.
Selain dengan Kementerian LH dan pemda, Pemdaprov juga akan melakukan evaluasi bersama terkait tata ruang Jabar dengan Menteri ATR/BPN. "Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata Dedi.
Dedi juga meminta maaf kepada masyarakat dengan areal wisata di Puncak yang salah satunya dikelola oleh PT Jaswita, salah satu BUMD milik Pemdaprov.
“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomtimen) bongkar kalau memang melanggar aturan," tegasnya.
(ain)
