Menurut mereka, pembekuan dana sudah mengacaukan ratusan proyek, memaksa kelompok mitra memberhentikan atau merumahkan ribuan pekerja AS, dan menempatkan orang-orang yang bergantung pada bantuan tersebut dalam risiko penyakit dan kematian.
Dampak pasti dari putusan MA masih harus dipantau, mengingat pemerintah semakin menolak bantuan asing, bahkan dalam menghadapi perintah pengadilan.
Hakim Distrik AS Amir Ali, yang ditunjuk sebagai hakim di Washington oleh mantan Presiden Joe Biden, akan mengadakan sidang hari ini, Kamis (6/3/2025), untuk memutuskan apakah akan mengintruksikan perintah pengadilan lebih luas dan berjangka panjang.
Meski begitu, putusan MA ini mengisyaratkan kesediaan bertindak sebagai pengawas Trump saat ia menggunakan kekuasaannya untuk merombak pemerintahan dan memangkas anggaran, bahkan di bidang-bidang, di mana Kongres telah mengalokasikan anggaran. Ini juga menunjukkan bahwa pengadilan, setidaknya dalam beberapa kasus, siap mendukung para hakim yang menyimpulkan pemerintah mungkin melanggar hukum.
Perintah tersebut merupakan langkah terbesar yang diambil pengadilan terkait Trump sejak dilantik pada 20 Januari lalu. Para hakim sebelumnya menolak mengizinkan presiden segera memecat kepala lembaga whistleblower federal, meski mereka tidak secara langsung menolak permintaan Trump.
Lebih dari 100 tuntutan hukum telah diajukan dalam upaya untuk mengendalikan Trump dan Elon Musk, salah satu pendiri Tesla Inc dan SpaceX yang mengarahkan sebagian besar perombakan tersebut.
Batas Waktu Singkat
Dalam perintah pekan lalu, hakim Ali memberi waktu 36 jam kepada pemerintah untuk membayar pekerja, yang menyelesaikan tugasnya, sebelum 13 Februari.
Ali mengeluarkan perintah itu setelah organisasi bantuan menyerahkan bukti bahwa pemerintah tidak mematuhi perintah pembekuan sementara sebelumnya, yang memerintahkan pemerintah mencabut pembekuan pembayaran.
Tim Trump memberi tahu MA bahwa mereka tidak bisa mematuhi perintah tindak lanjut dari Ali dalam jangka waktu yang begitu singkat. Pertarungan hukum terjadi pada saat yang sama ketika pemerintah memecat atau merumahkan ribuan staf USAID, sumber dari sebagian besar dana yang disengketakan.
MA mengatakan bahwa Ali, saat meninjau kembali kasus ini, harus memberikan "perhatian yang semestinya terhadap kelayakan tenggat waktu kepatuhan apa pun."
Hakim Alito mengecam keputusan tersebut sebagai "kesalahan langkah yang sangat disayangkan yang memberi ganjaran atas tindakan sombong peradilan dan menjatuhkan denda US$2 miliar kepada para pembayar pajak Amerika."
Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapannya atas laporan ini pada Rabu (5/3/2025) pagi waktu setempat.
Putusan tersebut "menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan hukum," ujar pengacara para organisasi tersebut, Lauren Bateman dari Public Citizen Litigation Group, dalam pernyataannya melalui email.
"Untuk menghentikan penderitaan dan kematian, pemerintah sekarang harus mematuhi perintah yang dikeluarkan tiga pekan lalu untuk mencabut penghentian bantuan federal yang melanggar hukum."
'Pembekuan' Disangkal
Dalam dokumen pengadilan, Penjabat Jaksa Agung AS Sarah Harris mengatakan pemerintah sudah mulai melakukan pembayaran individual dan memutuskan untuk mempertahankan 500 hibah USAID, tapi membatalkan 5.800 hibah. Departemen Luar Negeri mempertahankan 2.700 hibah dan menghentikan 4.100 hibah.
"Pembekuan dana tidak akan berlanjut, sudah berakhir,” katanya. "Departemen Luar Negeri dan USAID kini telah menyelesaikan tinjauan individual mereka atas semua pemberian dana dan memutuskan untuk mempertahankan ribuan hibah, sehingga tentangan awal responden terhadap 'pembekuan' menyeluruh jadi tidak relevan."
Organisasi pemberi bantuan mengecam klaim pemerintah bahwa melakukan pembayaran cepat tidak mungkin dilakukan, dan mengatakan pada pengadilan tinggi bahwa pemerintah berusaha "memanfaatkan penundaannya."
Perintah hakim Ali merupakan langkah sah "untuk memastikan kepatuhan terhadap salah satu aspek TRO yang telah dilanggar pemerintah secara terbuka selama hampir dua minggu," kata organisasi tersebut.
Roberts telah menghentikan sementara perintah Ali seminggu yang lalu untuk memberi waktu pada pengadilan agar mempertimbangkan permintaan Trump untuk mencabut perintah tersebut.
Perintah tersebut keluar saat pemerintah secara radikal mengubah kebijakan luar negeri AS. Tim Trump telah membatalkan kontrak bantuan luar negeri dan membubarkan USAID, yang mengelola dana senilai US$43 miliar dan memiliki 10.000 staf pada tahun 2023, tetapi ribuan karyawan lembaga tersebut sudah dirumahkan, dipecat, atau ditarik dari jabatannya di luar negeri sejak Trump menjabat.
Dalam gugatannya, organisasi tersebut mengatakan bahwa membekukan dana yang dianggarkan Kongres, artinya pemerintah melanggar pemisahan kekuasaan menurut Konstitusi dan hukum federal, yang mengatur prosedur yang digunakan oleh lembaga administratif.
(bbn)
