"BUMN selama ini banyak diisi oleh kepentingan politik. Jika pola yang sama terjadi di Danantara, efektivitasnya bisa terganggu," katanya.
Ia juga menyoroti bahwa produktivitas dan efisiensi BUMN masih rendah, salah satunya karena faktor politik dalam penunjukan direksi dan komisaris.
Jika Danantara hanya berfungsi sebagai superholding tanpa strategi investasi yang jelas, maka manfaatnya bagi perekonomian akan terbatas.
"Jika Danantara hanya mengelola kumpulan perusahaan tanpa arah yang jelas, dampaknya bagi perekonomian akan minim. Apalagi, sektor perbankan dan BUMN besar kita sudah cukup kuat pasca krisis," jelasnya.
Lebih lanjut, Didik menegaskan bahwa Danantara tidak boleh hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga harus memiliki strategi investasi yang memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Ia mencontohkan bagaimana negara-negara seperti Vietnam dan China berhasil mendorong industrialisasi melalui strategi investasi yang agresif dan terarah.
"Kalau Danantara hanya bermain di pasar lokal, dampaknya akan sangat terbatas. Harus ada ekspansi ke pasar global untuk meningkatkan daya saing industri nasional," katanya.
Dengan tantangan tersebut, para ekonom menilai bahwa mekanisme check and balance yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan investasi menjadi faktor kunci agar Danantara dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan tidak sekadar menjadi lembaga investasi tanpa dampak nyata.
(dhf)
