“Kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat bagus. Jadi dengan adanya MyPertamina, mereka akan segera dapat mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini. Kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil.”
Sekadar catatan, anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 dipagu senilai Rp203,4 triliun. Anggaran subsidi energi 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang sebesar Rp192,75 triliun, tetapi turun dari proposal awal pemerintah sebesar Rp204,5 triliun.
Subsidi energi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan minyak tanah, serta LPG 3 Kg ditetapkan senilai Rp113,7 triliun. Adapun, subsidi listrik Rp89,7 triliun. Perincian kuota Solar dan minyak tanah yang disubsidi adalah sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) dan subsidi LPG 3 Kg sebesar 8,2 juta metrik ton.
Skema Blended
Wacana peralihan subsidi energi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima sebelumnya memang sempat mengemuka akhir tahun lalu, saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa subsidi BBM akan diganti sebagian dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Pada November 2024, Bahlil mengumumkan pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara kombinasi atau blended.
Dengan kata lain, subsidi BBM tidak akan sepenuhnya dicabut; tetapi hanya sebagian dialihkan ke dalam format bantuan uang kepada masyarakat, sedangkan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.
“Nanti Bapak Presiden [Prabowo Subianto] insyallah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” kata Bahlil kepada awak media, Rabu (27/11/2024).
Bahlil mengaku sudah menemui Prabowo untuk membahas keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM mulai 2025, berikut tata cara penyaluran dan kriteria penerimanya agar lebih tepat sasaran.
Dia pun menggarisbawahi bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti pemerintah akan mencabut subsidi BBM. “Semuanya ada subsidi, cuma selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
“[Kalangan] yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Sekarang, setelah kita exercise oleh BPS [Badan Pusat Statistik], sekarang sudah satu data. Kita pastikan ada satu data, artinya yang berhak menerima [subsidi BBM] itu pas,” tegas Bahlil.
Bahlil saat itu juga menjelaskan alasan perubahan skema penyaluran subsidi BBM, yang sebagian dialihkan menjadi BLT, juga ditujukan untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan kuota Solar dan Pertalite betul-betul tepat sasaran.
Di sisi lain, dia belum bisa mengonfirmasi kapan tepatnya kebijakan perubahan skema subsidi BBM tersebut akan diimplementasikan.
“Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik. Habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati], untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dahulu untuk bantalan. BLT jalan dahulu,” tuturnya.
Hingga kini, perubahan skema subsidi BBM tersebut tidak kunjung diumumkan pemerintah. Dalam sebuah kesempatan awal tahun ini, Bahlil mengatakan pemerintah masih mensinkronkan data penerima manfaat dengan BPS.
(wdh)
