"Masyarakat Indonesia suka sekali makan makanan yang gulanya tinggi. Dan kita juga suka sekali dengan goreng-gorengan."
Menurut Subuh yang paling penting lagi dari unsur pemerintah daerah membuat semacam public awareness, melalui iklan kesehatan masyarakat.
"Jadi literasi-literasi public awareness ya, semacam iklan-iklan, sehingga apa, sehingga seluruh lapisan masyarakat itu bisa mengerti bagaimana mereka bisa membatasi makanan yang ada," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, dianggap perlu sebuah restoran mencantumkan kandungan garam, gula dan lemak. Hal ini sudah diatur dari peraturan BPOM 2019 mengenai kemasan pangan.
"Labeling itu harus ada. Jadi mungkin saja kalau misalnya diatur oleh aturan regulasi yang selama ini sudah ada," ujarnya.
"Tetapi inget ya, di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan, kemudian yang dijelaskan lagi di Peraturan Pemerintah 28 2024, itu sebenarnya tegas pengaturan gula, garam, dan lemak. Dan juga masalah dendanya, denda dan hukumannya. Nah ini saja yang harusnya kita pakai," imbuhnya.
Sebagai upaya menangani krisis ini, para pemangku kebijakan dan pakar kesehatan terkemuka dari Kementerian Kesehatan Indonesia, berbagai lembaga pemerintah terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), organisasi masyarakat sipil, serta mitra lainnya berkumpul hari ini.
Mereka membahas strategi pangan dan memperkuat inisiatif gizi, seperti penghapusan lemak trans dan pengurangan garam terbukti efektif menekan PKV di beberapa negara.
(dec/spt)
