Ekonom menilai kebijakan pemerintah melakukan pemangkasan anggaran terhadap pemerintah daerah (Pemda) akan mencederai semangat desentralisasi fiskal di era otonomi daerah.
Bhima Yudhistira, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menjelaskan kebijakan pemangkasan anggaran akan menyebabkan penurunan kualitas layanan publik di daerah, menurunkan jumlah lapangan kerja di daerah, serta menghambat pembangunan infrastruktur di daerah. Pada akhirnya, akan melemahkan konsumsi yang menjadi komponen utama pertumbuhan ekonomi.
"Kapasitas fiskal di daerah berbeda-beda, ada yang baru pemekaran, APBD masih terbatas. Kalau kena pemangkasan dana transfer daerah, jadi makin menderita ekonomi di daerah," kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, dikutip Rabu (12/2/2025).
Dalam perkembangannya, pelaku bisnis, termasuk usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang terkait dengan program dan belanja pemerintah daerah tak akan lagi memperoleh manfaat ekonomi, sehingga operasional bisnis menjadi lesu dan menimbulkan efek berlapis terhadap ekonomi di daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren kontribusi konsumsi pemerintah pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7%-9% pada periode 2020-2024.
Rinciannya, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB pada 2020 yakni 9,66%; 9,25% pada 2021; 7,69% pada 2022; 7,45% pada 2023; dan 7,73% pada 2024.
"Perlu jadi catatan pada 2020 dan 2021 belanja pemerintah cukup meningkat karena menghadapi pandemi Covid-19 di mana belanja pemerintah digelontorkan penanganan Covid maupun imunisasi ataupun vaksinasi. Jadi sejak 2022, itu 7%," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Rabu (5/2/2025).
Realisasi belanja negara pada 2020 berada pada Rp2.589,9 triliun, naik 12,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun pada 2021 atau meningkat 7,4% dari realisasi 2020.
Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun pada 2022 atau meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021. Realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun pada 2023 atau meningkat 0,8% dari realisasi 2022. Terakhir, realisasi belanja negara Rp3.350,3 triliun pada 2024 atau naik 7,3% dari 2023.
(lav)
