Dari sisi kegiatan rutin dan operasional, Rachmat mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru 1.590 orang, terdiri dari 700 orang Calon Pegawal Negeri Sipil (PNS) dan 890 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk operasional kantor untuk tambahan pegawai baru.
"Tambahan tersebut sangat esensial, kami dapat tambahan pegawai baru selama beberapa tahun kami belum mendapatkannya," ujarnya.
Sekadar catatan, perkembangan kebijakan efisiensi anggaran terus berkembang. Awalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 meminta anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah dipangkas Rp306 triliun. Sehingga, DPR sebenarnya sudah menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan surat yang menginstruksikan seluruh komisi pada lembaga legislatif tersebut menghentikan sementara rapat-rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian atau lembaga. Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025.
Dalam surat tersebut, Dasco mengklaim penundaan rapat pembahasan didasarkan pada permintaan dari kementerian dan lembaga negara. Kata dia, masing-masing kementerian dan lembaga masih butuh waktu menyusun ulang anggaran usai mengalami efisiensi dan rekonstruksi pagu.
(lav)
