"OPM sedang mengembangkan metrik kinerja baru yang selaras dengan prioritas dan standar dalam perintah eksekutif terbaru Presiden Trump," tambah Ezell.
Ia juga meminta lembaga pemerintah untuk menyerahkan kebijakan internal, seperti kontrak serikat pekerja atau kasus arbitrase yang tertunda, yang dapat menghambat mereka dalam "melakukan penilaian yang objektif terhadap kinerja pegawai."
Memo ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perintah eksekutif Trump yang bertujuan merombak birokrasi federal secara besar-besaran. Sebelumnya, Trump telah menghapus program keberagaman dan berupaya mengklasifikasikan ribuan posisi sebagai jabatan politik—langkah yang akan mempermudahnya mengganti pegawai dengan orang-orang yang loyal terhadapnya.
Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran pemerintah, Trump menunjuk miliarder Elon Musk sebagai pemimpin inisiatif yang disebut Department of Government Efficiency (DOGE). Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menawarkan program pengunduran diri tertunda bagi pegawai federal, memungkinkan mereka tetap menerima gaji hingga akhir tahun fiskal meskipun mengundurkan diri pada Februari.
Namun, seorang hakim federal telah menangguhkan implementasi program tersebut hingga setidaknya Senin mendatang, untuk mendengar gugatan dari serikat pekerja pegawai federal yang menganggap kebijakan ini ilegal.
Meski demikian, pegawai yang ingin mengundurkan diri masih dapat mengajukan permohonan mereka hingga sidang pada hari Senin, menurut sumber anonim yang mengetahui proses tersebut.
(bbn)
