Keenam, fasilitasi peningkatan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); tetap 300 daerah atau tidak berubah. Ketujuh, fasilitasi penguatan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah; dari target 546 daerah menjadi 530 daerah. Kedelapan, retret kepala daerah; tidak berubah, tetap 1.092 orang.
Sementara kegiatan prioritas usulan Kemendagri tahun 2025 yakni sebanyak 13 program, hanya satu program saja yang dilakukan penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Kemendagri. Yakni, pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan, dari 2.629 orang menjadi 720 orang.
Sementara sisanya tidak berubah, yakni pengelolaan implementasi SIPD, pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi di daerah, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, penguatan dan pembentukan tim terpadu penanganan konflik soal, fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
Lalu, penataan lembaga PKK, fasilitasi peningkatan kinerja daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, fasilitasi penyelesaian hasil pilkada serentak di daerah, pengadaan blangko KTP-elektronik, fasilitasi daerah dalam pencapaian realisasi belanja secara optimal, penguatan strategi kebijakan pusat dan daerah, dan pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan.
Kendati begitu, Tito mengaku bahwa efisiensi yang dilakukan kementeriannya masih belum rampung. Ia mengklaim akan menyisir rincian anggaran Kemendagri untuk dapat mengefisiensikan anggaran lainnya, utamanya pada 16 pos anggaran yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Kita akan terus lakukan, exercise belum selesai akan lakukan sampai detil untuk menyisir mata-mata anggaran yang bisa kita efisiensikan terutama pada tadi 16 item. Termasuk juga perjalanan dinas dan lain0-ain, rapat-rapat tidak perlu,” ujar Tito.
(azr)
