Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas pagu anggaran tahun 2025 hingga 57,64% atau setara Rp2,75 triliun dari anggaran sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp4,79 triliun. Keputusan ini berdampak pada sejumlah program pada kementerian tersebut.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, beberapa penyesuaian dilakukan dengan merujuk pada beberapa program prioritas pemerintah pusat dan inisiatif internal kementerian. Dia pun mengklaim keputusan pemangkasan anggaran tersebut tak mempengaruhi kinerja dan target yang dipatok pihaknya.
“Kami lihat prinsip hal-hal yang mendasar untuk runningnya program Kemendagri sebagai tugas pembina dan pengawasan pemerintah daerah sekaligus pelaksana pendidikan IPDN, pelatihan-pelatihan, dan yang operasional Dukcapil ini tetap bisa berjalan. Ini prinsip utamanya,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2/2025).
Berdasarkan bahan paparannya, Tito melakukan penyesuaian dalam beberapa kegiatan prioritas nasional Kemendagri pada tahun 2025. Pertama, bantuan keuangan ke partai politik; tidak berubah. Kedua, pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakat desa; dari target 3.060 orang menjadi hanya 100 orang.
Ketiga, optimalisasi penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah; tidak berubah tetap satu sistem. Keempat, fasilitasi penguatan kapasitas dan kinerja daerah bersifat kekhususan dan keistimewaan; tidak berubah tetap 10 daerah. Kelima, aplikasi ID Digital; tidak berubah tetap 1 sistem.
Keenam, fasilitasi peningkatan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); tetap 300 daerah atau tidak berubah. Ketujuh, fasilitasi penguatan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah; dari target 546 daerah menjadi 530 daerah. Kedelapan, retret kepala daerah; tidak berubah, tetap 1.092 orang.
Sementara kegiatan prioritas usulan Kemendagri tahun 2025 yakni sebanyak 13 program, hanya satu program saja yang dilakukan penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Kemendagri. Yakni, pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan, dari 2.629 orang menjadi 720 orang.
Sementara sisanya tidak berubah, yakni pengelolaan implementasi SIPD, pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi di daerah, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, penguatan dan pembentukan tim terpadu penanganan konflik soal, fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
Lalu, penataan lembaga PKK, fasilitasi peningkatan kinerja daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, fasilitasi penyelesaian hasil pilkada serentak di daerah, pengadaan blangko KTP-elektronik, fasilitasi daerah dalam pencapaian realisasi belanja secara optimal, penguatan strategi kebijakan pusat dan daerah, dan pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan.
Kendati begitu, Tito mengaku bahwa efisiensi yang dilakukan kementeriannya masih belum rampung. Ia mengklaim akan menyisir rincian anggaran Kemendagri untuk dapat mengefisiensikan anggaran lainnya, utamanya pada 16 pos anggaran yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Kita akan terus lakukan, exercise belum selesai akan lakukan sampai detil untuk menyisir mata-mata anggaran yang bisa kita efisiensikan terutama pada tadi 16 item. Termasuk juga perjalanan dinas dan lain0-ain, rapat-rapat tidak perlu,” ujar Tito.
(azr)
