“Kalau kita mau naikkan cuma di 5.500—6.000 per kWh per kapita, itu berarti pertumbuhan ekonomi kita hanya kita siasati di 6%—7%. Nah, untuk bisa 8%, maka kita dorong menjadi 6.000—6.500 per kWh per kapita. Ini yang kita lakukan, sesuai dengan RUPTL,” ujarnya dalam acara Peresmian Proyek Strategis Ketenagalistrikan 18 Provinsi di Sumedang, Senin (20/1/2025).

Sampai saat ini, Bahlil menyebut masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN.

“Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun tidak sedikit yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik, sekitar 6.700 dusun. Kurang lebih kalau dikonversi ke jiwa itu setara 1,3 juta rumah tangga [RT],” tuturnya.

Dia mengelaborasi kebutuhan anggaran untuk mengaliri penduduk yang belum terelektrifikasi mencapai sekitar Rp48 triliun selama 5 tahun ke depan. 

(wdh)