“Seperti acara halal-bihalal, serah terima, dan lain-lain, rapat, seminar, kajian, analisis, pengadaan, diklat, honor untuk kegiatan, jasa profesi percetakan dan souvenir,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, belanja pemerintah untuk percetakan, sewa gedung, kendaraan, peralatan, jasa konsultan, anggaran perawatan dan pemeliharaan, hingga anggaran perjalanan dinas juga akan dikurangi kedepannya.
“Itulah yang area-area yang kita akan meminta kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif,” ungkapnya.
Pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beleid itu, diteken oleh Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Efisiensi anggaran yang berpotensi timbul, yakni sebesar Rp306,9 triliun dalam APBN 2025 terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.
Istana sendiri sudah menyatakan efisiensi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi anggaran MBG. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Prasetyo menyatakan hasil penghematan yang dilakukan terdapat kemungkinan turut diprioritaskan untuk program MBG. Terlebih, Prabowo telah menginstruksikan agar penerima MBG semakin ditingkatkan waktu ke waktunya.
“MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” kata Prasetyo kepada awak media di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).
(lav)
