“Maka kita buka kesempatan seluas-seluasnya kepada IPP. Makanya, komposisi proyek-proyek EBT itu juga akan dominan IPP; 60%—70% atau 70%—30%. Dominan oleh IPP,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi yang dibutuhkan untuk proyek ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2025—2034 mencapai sekitar Rp1.000 triliun.
Sebanyak Rp400 triliun akan digunakan untuk membangun jaringan transmisi sekitar 48.000 km2 dan Rp600 triliun hingga Rp700 triliun untuk membangun proyek pembangkit listrik.
“Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya itu sekitar Rp600 sampai Rp700 triliun,” kata Bahlil di Kementerian ESDM Rabu (15/1/2025).
Bahlil menyebut sebagian besar pendanaan untuk proyek kelistrikan itu, bakal berasal dari dalam negeri, tetapi di luar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Enggak dari APBN. Ini kan bisa dari power purchase agreement [PPA] dan bisa dari independent power producer [IPP], [internal rate of return] IRR-nya kan juga bagus," tutur Bahlil.
Di sisi lain, kata Bahlil, tambahan sekitar 70 GW pembangkit listrik berbasis EBT untuk mendukung ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita buat perencanaannya agak fleksibel. Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya, pengadaan power plant itu tergantung kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan dan kita sudah menyiapkan sampai target 8%," ungkap Bahlil.
(mfd/wdh)
