Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan Bank Indonesia memangkas bunga acuan, BI Rate, tanpa petunjuk sama sekali sebelumnya hingga mengagetkan pelaku pasar, di kala rupiah masih dalam ancaman pelemahan akibat fenomena strong dollar, memantik spekulasi akan adanya unsur politik di baliknya.

"Keputusan mengejutkan BI memangkas BI rate kemungkinan mendapatkan tekanan politik dari Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar konsumsi [domestik] tetap bertahan," kata Ezaridho Ibnutama, Chief Economist NH Korindo Sekuritas Indonesia, dalam catatan yang dilansir setelah keputusan bunga acuan.

Ekonom menyoroti timeline atau garis waktu keputusan bunga acuan bank sentral yang beririsan dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bank Indonesia, termasuk ke ruangan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

KPK menggeledah Kantor BI pada pertengahan Desember, terkait isu penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Investigasi itu dimulai pada September 2024 di bawah Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.

"September juga menjadi bulan terakhir BI memangkas bunga acuan sebelum [keputusan] Januari. Pada Rapat Dewan Gubernur BI bulan Januari, Gubernur Perry menggarisbawahi perubahan stance kebijakan menjadi lebih 'pro stabilitas dan pertumbuhan'," kata Ezaridho.