Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil PSSI terkait alasan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Selain itu, PSSI juga akan diminta penjelasan terkait penunjukkan Patrick Kluivert sebagai pelatih yang baru.
Pemanggilan ini akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir pada 20 Januari 2025.
"Apakah pelatih baru akan lebih baik dari Shin Tae-yong? Kami ingin mendalami hal ini, mengingat banyaknya masyarakat yang kecewa dengan keputusan tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Ifani dalam keterangan tertulis, dikutip (9/1).
Menurut Lalu, Komisi X akan meminta PSSI untuk menjelaskan lebih rinci terkait langkah strategis yang akan diambil setelah pergantian pelatih, terutama menyangkut target lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia.
"Masyarakat sebagai supporter perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang rencana strategis PSSI ke depan," tegasnya.
Di kesempatan sama, Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian juga mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Hetifah Sjaifudian, menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka.
"Komisi X DPR RI menghormati PSSI sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Namun, langkah besar seperti pemecatan pelatih timnas harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Kami meminta PSSI untuk mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan," ujar Hetifah.
Menurutnya, meskipun hasil yang dicapai di level tertentu belum optimal, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan performa timnas kelompok umur.
Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan PSSI dalam mengambil keputusan besar, apalagi mengingat besarnya dukungan masyarakat terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Selain itu, Komisi X juga mengingatkan PSSI untuk mempertimbangkan aspirasi publik terkait keputusan tersebut.
"Sebagai representasi rakyat, Komisi X menilai bahwa setiap keputusan besar di dunia olahraga, terutama yang melibatkan kepentingan publik seperti ini, harus mengedepankan transparansi dan keterbukaan," tambah Hetifah.
(dec/spt)
