Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jendaral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pernyataan terbaru bilang tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data. Hal ini sekaligus menjawab kabar dugaan 6 juta data NPWP dijual di sebuah forum dark web, termasuk di dalamnya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka (Wapres Terpilih), Kaesang Pangarep (Ketum PSI).
Terdapat pula Budi Arie Setiadi (Menteri Kominfo), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Askolani (Dirjen Bea Cukai Kemenkeu) dalam sampel yang diunggah Bjorka God User.
"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP)," tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, Jumat (20/9/2024).
Dalam penelusuran pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembag terkait, seperti Kementerian Kominfo, BSSN, juga Kepolisian RI.
DJP memastikan bahwa data WP tetap aman dan terus menjaga kerahasisaan dalam sebuah sistem informasi milik mereka. DJP terus "berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data WP dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness."
Dwi meminta WP juga ikut menjaga datanya, salah satunya dengan secara berkala mengubah sandi, memperbarui antivirus. Kemudian, "menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data."
Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terkait keamanan data, khususnya DJP, institusi di bawah naungan Kemenkeu yang diduga mengalmi kebocoran.
Dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan media lokal, Jokowi menyampaikan bahwa kasus kebocoran data terjadi di setiap negara. "Data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, penyimpanan data juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," kata Jokowi.
Diketahui sebelumnya sebuah akun di forum ilegal para hacker menampilkan penawaran data utuh 2 Giga Byte (GB), atau data kompresi 500 Mega Byte (MB) berisi nama, NIK, NPWP, Alamat, Email, Kontak Ponsel, Identitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kanwil, Jenis Wajib Pajak (WP), Status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Dalam sebuah tangkapan layar yang dibagikan Teguh Aprianto, melalui medsos X, diketahui hacker klaim memiliki total 6.663.379 data dengan penawaran US$10.000. Akun pengunggah 6 juta pembayar pajak Indonesia ini punya reputasi baik dan mulai aktif di forum pada bulan Juni 2023.
(wep)
