Ini Risiko Program Makan Siang Gratis Tanpa Kenaikan Rasio Pajak
Dovana Hasiana
04 March 2024 12:42
Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai pelaksanaan program makan siang gratis tanpa kenaikan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) akan berimplikasi terhadap dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran atau pemotongan anggaran belanja tidak terikat (non-discretionary spending), seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.
Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, sejak awal dirinya sudah menduga program makan siang gratis yang diusung calon presiden Prabowo Subianto akan membebani struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Anggaran tahun pertama program makan siang gratis ini akan setara dengan anggaran IKN (Ibu Kota Nusantara) sepanjang 2022 - 2024, berpotensi setara dengan 2-3% belanja pemerintah pusat pada APBN 2025," ujar Yusuf kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (4/3/2024).
Menurut dia, selama ini pemerintah tidak pernah mampu menekan belanja terikat (discretionary expenditure), seperti belanja gaji, belanja barang dan pembayaran bunga utang. Maka itu, masuknya program mercusuar seperti IKN dan program makan siang hampir dapat dipastikan akan menekan atau memotong anggaran belanja tidak terikat seperti belanja infrastruktur, belanja subsidi atau belanja sosial.
Jika tidak demikian, maka defisit anggaran berpotensi melebar mendekati batas 3% dari PDB. Masuknya program makan siang gratis di APBN 2025 berpotensi meningkatkan defisit anggaran hingga kisaran 2,8% dari PDB. Hal ini tentu berisiko bagi keberlanjutan fiskal yang baru saja pulih pasca-pandemi.
