Sebagai informasi, bantuan sosial (bansos) dikhawatirkan bisa menjadi bentuk politik uang untuk kepentingan pemilu. Kemudian ada seruan agar sementara pemerintah memoratorium bansos hingga pemilu selesai karena khawatir disetir untuk kepentingan salah satu pasangan calon.
Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi yakni Ari Dwipayana mengatakan, bagaimanapun keluarga miskin pada saat ini membutuhkan bansos pada saat kenaikan harga terjadi. Hal ini merupakan cara untuk membantu warga.
"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat dan keluarga miskin yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," kata Ari pada saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (4/1/2024).
Sementara sebelumnya TPN Ganjar-Mahfud sempat mengkritik penyaluran bansos yang gencar oleh pemerintah pada tahun politik ini.
Sementara Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu adalah kebijakan Presiden Jokowi, pemberian Presiden Jokowi, kedermawanan Presiden Jokowi. Menurut dia, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran, putra Jokowi itu pada Pilpres 2024.
"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical," kata Todung.
Mengacu pada fenomena pembagian bansos, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos jangan dipolitisasi, apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi.
Bansos kata Todung, merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI, melalui pembahasan, dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial.
"Jadi, kalau mau diklaim, seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR, yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," kata dia lagi.
(dov/ezr)
