Logo Bloomberg Technoz

"Saya yakin dengan regulasi yang kita rumuskan untuk mempermudah dan memberikan insentif bagi modal baru, maka investasi akan mengalir masuk," ujar  Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam wawancara khusus dengan Bloomberg News, Selasa (21/02/2023).

Insentif tersebut hanya akan ditawarkan hingga pembanguanan Nusantara selesai yakni 2045. "Kalau kita terus memberikan potongan pajak, dari mana kita dapat uang untuk bangun infrastruktur? Supaya adil, bos," katanya.

Indonesia sedang mencari investor untuk membantu mewujudkan visi Jokowi membangun kota yang sepenuhnya bertenaga energi terbarukan dan maju secara teknologi dari hutan, terutama dengan hanya 20% dari harga yang ditanggung oleh APBN.

Sejauh ini, 20 perusahaan termasuk yang lokal maupun asing telah menunjukkan minat untuk berinvestasi di Nusantara, dengan beberapa dari mereka telah menandatangani kesepakatan, kata Bahlil, sambil menolak menyebutkan nama mereka.

Desain Ibu Kota Negara Baru, Menyambut Nusantara ( Dok kemenkopmk.go.id )

Pemerintah mulai membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru, antara lain bendungan air, jalan raya, dan gedung presiden dan wakil presiden. Targetnya, pejabat publik mulai direlokasi ke sana tahun depan.

Untuk mempermanis kesepakatan, pemerintah dapat menanggung pajak penghasilan masyarakat hingga tahun 2035, menurut presentasi tersebut.

Berikut sejumlah insentif disiapkan untuk Nusantara:

  • Investasi lebih dari Rp10 miliar untuk jalan tol, energi, mal, fasilitas kesehatan hingga hotel juga akan mendapat keringanan pajak.
  • Perusahaan bidang substansial yang merelokasi kantor pusat atau kantor regionalnya ke Nusantara akan mendapatkan fasilitas tax holiday hingga 100% selama 10 tahun.
  • Pemerintah menawarkan "pengurangan pajak super" yang akan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, penelitian, dan nirlaba di ibu kota baru.
  • Pemerintah membebaskan pajak impor bagi perusahaan yang mengembangkan industri di Nusantara.
  • Pajak barang mewah dan pajak atas penjualan tanah dan bangunan dapat dihapuskan.

(bbn)

No more pages