Mengukur Kesiapan Data Pemerintah Saat Titah Percepatan Bansos
Dovana Hasiana
05 September 2023 12:50
Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan penyaluran bansos pangan, yang semula dijadwalkan Oktober menjadi September bulan ini. Lebih dari 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bakal menerima beras 10 kilogram/bulan hingga tiga bulan ke depan.
"Awal September ini saya minta disalurkan," titah Jokowi dalam rapat pengendalian tim inflasi di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Jokowi mengatakan percepatan dibutuhkan menyusul kenaikan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional, termasuk harga beras.
Merespons perintah Jokowi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan stok beras di Bulog untuk program percepatan tersebut. Namun demikian, pihaknya menyebut butuh penyesuaian data terbaru terkait daftar penerima bansos. Selain ke Kementerian Sosial, data juga dibutuhkan ke Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Alasannya, pemerintah juga bakal menyalurkan bansos kepada keluarga rentan stunting (KRS).
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai persoalan data penerima bansos menjadi penghambat yang terus berulang. Bahkan berpotensi menjadi persoalan, kata dia, karena masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki data yang berbeda satu dan lainnya.
