Bloomberg Technoz, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa  pada hari ini, 9 November 2026, pemerintah akan resmi mengenakan pajak untuk transaksi digital. 

Hashim yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto tersebut bahwa bank pemerintah, bank swasta, fintech, dan marketplace akan diwajibkan memungut serta menyetorkan pajak yang selama ini belum dipungut.

Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawati menjelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud adalah penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

“Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Inge beberapa waktu yang lalu. SPP TDLN menurutnya sudah diterapkan pada 25 September 2026. 

Inge menjelaskan, tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan.