Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tiga regulasi tersebut mencakup pengaturan penyuapan pejabat asing (foreign bribery), revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

"Tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," kata Airlangga ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026). 

Lebih jelasnya, ia mengatakan pengaturan mengenai foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Di samping itu RI perlu perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat asing.

Sejalan dengan hal tersebut, Airlangga bilang pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).