Logo Bloomberg Technoz

Kebijakan gratis ini mencakup berbagai jenis karya, mulai dari seni rupa, buku, fotografi, film, hingga program komputer. Perluasan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam mencatatkan sekaligus melindungi karya mereka.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan perluasan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan kekayaan intelektual (KI). Kemudahan ini juga ditujukan bagi pencipta dari berbagai bidang seni dan kreativitas yang sebelumnya mengharapkan fasilitas serupa.

“Pada prinsipnya, negara harus hadir untuk memberikan kemudahan bagi para pencipta dalam memperoleh layanan pencatatan hak cipta. Ketika kebijakan tarif nol rupiah sebelumnya diterapkan untuk lagu dan musik, muncul aspirasi dari pencipta atas karya cipta lain yang juga mengharapkan kesempatan serupa. Aspirasi tersebut menjadi perhatian kami dan ditindaklanjuti melalui perluasan kebijakan ini,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (26/10).

Saat ini, Kementerian Hukum tengah menyiapkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Setelah aturan ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan menyesuaikan sistem pelayanan agar masyarakat dapat mencatatkan hak cipta secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan tarif Rp0 untuk pencatatan lagu dan/atau musik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk memperkuat pendataan karya musik nasional melalui Pangkalan Data Lagu dan Musik (PDLM).

Melalui perluasan kebijakan ini, Kementerian Ekraf berharap semakin banyak kreator dari berbagai subsektor ekonomi kreatif memanfaatkan fasilitas pencatatan hak cipta gratis. 

Dengan demikian, perlindungan atas karya kreatif dapat semakin optimal, sekaligus membuka peluang bagi karya tersebut untuk dikembangkan menjadi aset bernilai ekonomi dan meningkatkan daya saing industri kreatif nasional.

(dec)

No more pages