"Itu kurang lebih menurut bank dunia Rp10.000 triliun," jelasnya.
Lebih lanjut, Hashim menilai besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat tersebut menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia berpotensi lebih besar dibandingkan yang selama ini terukur.
Adik kandung RI 1 tersebut bahkan menyinggung potensi penerimaan pajak dari transaksi sehari-hari yang menurutnya seharusnya dikenai pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dia menyebut salah satu contoh potensi pajak yang belum dipungut dari transaksi sehari-hari tersebut antara lain terkait tarif PPN sebesar 11%.
Dia bahkan memperkirakan posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia berpeluang berada di peringkat ke-11 atau ke-12, bukan ke-16 seperti yang disebutnya selama ini.
Namun, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin ini menilai besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan.
"Seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita harusnya termasuk negara besar G12, tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, perimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut," tegasnya.
(lav)
