Sementara hingga akhir kuartal II-2026, posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun sampai 30 Juni 2026. Angka ini naik 3,76% dari level utang pada Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.
Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai meski kondisi ini belum menjadi alarm kebakaran, tetapi sudah merupakan alarm dini yang tidak boleh diabaikan.
“Persoalannya bukan semata rekor nominal utang luar negeri, melainkan biaya utang yang terus meningkat ketika kemampuan penerimaan negara tidak tumbuh sepadan,” kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Senin (19/10/2026).
Yusuf menilai, alarm yang sebenarnya terletak pada biaya utang. Hingga September 2026, pembayaran bunga utang telah mencapai Rp444,5 triliun, sementara penerimaan pajak tercatat Rp1.607 triliun.
“Artinya, sekitar Rp28 dari setiap Rp100 penerimaan pajak digunakan hanya untuk membayar bunga, belum termasuk pelunasan pokok utang. Angka ini menunjukkan bahwa ruang fiskal semakin sempit,” kata Yusuf.
Biaya pembiayaan juga terus meningkat. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik dari 6,03% pada akhir 2025 menjadi 7,37% pada akhir Juli 2026, sejalan dengan kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin sepanjang semester pertama.
Pada saat yang sama, rasio utang pemerintah telah mencapai 40,75% terhadap PDB pada kuartal pertama 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2025.
Dalam kondisi seperti ini, rasio utang terhadap PDB saja tidak cukup untuk menilai kesehatan fiskal. Rasio tersebut hanya menunjukkan ukuran utang dibandingkan dengan skala ekonomi, bukan kemampuan pemerintah membayarnya.
“Ukuran yang lebih relevan adalah beban bunga terhadap penerimaan negara. Dari ukuran itu, posisi Indonesia sudah berada pada tingkat yang menuntut kewaspadaan,” katanya.
Yusuf juga mewanti-wanti bahwa tekanan dapat meningkat jika pelemahan pasar keuangan berlanjut. Rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS akan memperbesar nilai pembayaran utang valuta asing ketika dikonversikan ke rupiah.
(lav)
