“Kalau tidak salah [defisit Indonesia] Rp500-600 triliun. Kalau aparat kita pajak dan becukai, bekerja semestinya, seharusnya, seperti orang Kamboja kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” kata Hasyim.
Oleh sebab itu, menurutnya pemerintahan Prabowo dan Gibran sudah mengambil sejumlah langkah untuk menanggulangi minimnya penerimaan pajak di Indonesia.
“Yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik, IT, AI akan dipakai semua transaksi yang nanti akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku,” kata Hashim.
Soroti Transaksi Ekonomi yang Belum Dipungut Pajak
Hashim juga menyoroti mengenai sejumlah transaksi ekonomi yang belum tergarap oleh pajak. Menurutnya dengan pemungutan pajak transaksi-transaksi ekonomi yang belum tergarap tersebut, Indonesia mampu masuk menjadi Negara G-12.
“Indonesia mampu kalau transaksi ekonomi dipungut pajak yang seharusnya sesuai dengan undang-undang paling sedikit 11% untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya,” kata Hashim.
Hashim menyebut bahwa 30% hingga 40% transaksi ekonomi Indonesia tidak tercatat. Transaksi yang tak tercatat tersebut mencapai Rp10 ribu triliun.
Ia mencontohkan transaksi dengan tukang cukurnya yang bernama Anton yang datang sekali sebulan ke rumahnya. Ia mengatakan bahwa transaksi dengan Anton tak tercatat dan tak dipungut oleh pajak.
Ia juga mencontohkan Yanti, yang merupakan tukang pijat isterinya yang datang dua minggu sekali. Transaksi Yanti juga tak dipungut oleh pajak.
“Ternyata ada jutaan transaksi seperti dilakukan oleh Anton dan Yanti, kali ratusan juta dan sebagian-sebagian jumlahnya termasuk mungkin warung tegal, beauty salon, semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut bank dunia 10 ribu triliun,” kata Hashim.
(ell)
