Beban listrik data center beroperasi secara konstan selama 24 jam penuh, sehingga pilihan jenis pembangkit listrik menjadi krusial.
Pembangkit Kombinasi
Dari sisi jenis pembangkit EBT yang memungkinkan, Fabby memaparkan bahwa pemenuhan energi bersih untuk data center idealnya mengandalkan kombinasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS) skala besar.
Selain memanfaatkan potensi matahari dan angin, penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menjadi pilihan paling ideal dan realistis.
Pembangkit berbasis hidro dan panas bumi ini memiliki keunggulan utama sebagai pemikul beban dasar (baseload) hijau yang andal secara terus-menerus.
"Pengembang data center global mensyaratkan pasokan 100% energi terbarukan yang andal. Pilihan jenis pembangkit yang paling memungkinkan adalah mengombinasikan PLTS dan PLTB berpemandu baterai [BESS], serta memaksimalkan PLTP dan PLTA sebagai pasokan baseload hijau 24 jam," jelas Fabby.
Fabby menambahkan, keterbatasan potensi energi terbarukan di sekitar area pusat konsumsi, seperti Jabodetabek, menuntut terobosan penyediaan listrik bersih dari lokasi pembangkit EBT yang berada di wilayah lain.
Kondisi tersebut memicu urgensi percepatan pembangunan infrastruktur transmisi super grid antarpulau maupun transmisi regional.
Langkah ini penting agar daya dari pembangkit PLTA atau PLTP skala besar di Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi dapat disalurkan langsung ke lokasi data center.
Namun demikian, Fabby menyoroti kemampuan PT PLN (Persero) dalam menyerap dan menyediakan tambahan daya 20 GW dari berbagai jenis pembangkit EBT tersebut. Menurutnya, fleksibilitas jaringan dan skema pendanaan PLN akan diuji secara ketat.
"Kemampuan PLN untuk menyediakan daya 20 GW dalam waktu cepat akan sangat bergantung pada fleksibilitas jaringan dan skema investasi pembangkit. PLN harus membuka ruang kerja sama yang luas dengan pengembang listrik swasta EBT serta membuka akses penyaluran energi bersih secara transparan," tegas Fabby.
Dampak lonjakan permintaan listrik data center terhadap penggunaan listrik dalam negeri juga berisiko menimbulkan persaingan alokasi pasokan jika pembangunan pembangkit EBT baru tidak berjalan cepat.
Jika pasokan energi terbarukan terbatas, dikhawatirkan PLN terpaksa memprioritaskan alokasi listrik bersih untuk data center guna memenuhi standar korporasi global, sementara masyarakat dan industri umum tetap dipasok dari pembangkit berbasis energi fosil.
Fabby menegaskan skenario penyerapan energi bersih secara sepihak tersebut harus dihindari agar target transisi energi nasional dan keadilan akses energi bersih bagi konsumen dalam negeri tetap terjaga.
"Jangan sampai kebutuhan listrik data center yang besar justru menyerap seluruh porsi energi bersih dari PLTA atau PLTP yang ada, sehingga masyarakat umum ditinggalkan dengan pasokan fosil. Pembangunan pembangkit EBT baru harus dipacu lebih cepat daripada pertumbuhan beban data center," tutur Fabby.
Guna mengantisipasi dampak negatif terhadap pasokan dalam negeri, IESR mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi standar data center hijau yang mewajibkan kepastian sumber pembangkitnya.
Melalui regulasi tersebut, pengembang data center diharapkan membawa atau membangun fasilitas pembangkit EBT mereka sendiri, baik lewat investasi langsung pada pembangkit EBT baru maupun perjanjian jual beli listrik jangka panjang dengan produsen listrik swasta.
Dengan kepastian jenis pembangkit dan skema pasokan mandiri ini, masuknya investasi data center tidak akan membebani sistem listrik PLN secara sepihak maupun mengganggu keandalan pasokan bagi konsumen dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan listrik yang diperlukan untuk AI yang diperkirakan mencapai 20 GW atau setara dengan 20% dari total kapasitas terpasang listrik Indonesia saat ini.
"Tadi saya baru berbincang dengan Dirut PLN, kita membutuhkan penambahan 20 GW atau 20.000 megawatt [MW]. Ini setara 20% dari total listrik existing sekarang," kata Bahlil dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Bahlil menjelaskan pergeseran dari komputasi awan ke AI memicu lonjakan konsumsi listrik secara drastis.
Jika pusat data konvensional hanya memerlukan daya 10—30 MW, fasilitas berbasis AI dapat mengonsumsi 100 MW hingga 1 GW per lokasi.
Untuk menangkap peluang investasi regional melengkapi hub Singapura dan Malaysia, pemerintah mengandalkan Batam, Karimun, dan Bintan.
(smr/wdh)
