Dari total tersebut, sebanyak 2.605 titik unit dinyatakan telah dilaporkan statusnya dan diinput di laman Simkopdes. Laporan inilah yang menentukan jika Kopdes tersebut layak atau tidaknya untuk beroperasi, sekaligus menjadi dasar pencairan tagihan utang ke Himbara dari Kementerian Keuangan.
Laporan tersebut mestinya memiliki output hasil verval yang dituangkan dalam tiga kategori nilai; yakni Layak dan Siap Operasional, Layak dengan Catatan Perbaikan, dan terakhir Belum Memenuhi Standar Kelayakan.
Dalam Perpres tersebut, tim verval terdiri dari perangkat pejabat daerah setempat seperti sekretaris daerah, inspektorat daerah, camat, lurah, hingga perangkat desa. Hasil tersebut kemudian divalidasi dan direviu ulang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bloomberg Technoz sudah berupaya mengonfirmasi perubahan informasi dalam laman Simkopdes. Hingga berita ini diturunkan Kementerian Koperasi melalui Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi belum memberikan respons.
(ain)
