Masih terdapat perbedaan pandangan di antara pemerintah negara-negara Arab Teluk mengenai cara menghadapi Iran dan tuntutan Teheran bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengendalikan pelayaran di jalur perairan yang sangat penting bagi pasokan energi. Namun, mereka berharap pertemuan dengan Trump dapat menghasilkan kemajuan menuju berakhirnya perang yang dimulai AS dan Israel pada akhir Februari.
Posisi Trump masih belum jelas dan sepanjang sebagian besar konflik yang kini telah berlangsung hampir tujuh bulan, sikapnya berubah-ubah antara mengancam Iran dengan serangan bom lebih lanjut dan menyatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan.
“Saya memiliki keputusan besar yang harus dibuat,” kata Trump dalam pidatonya di PBB sesaat sebelum bertemu para pejabat GCC. “Apakah kesepakatan akan tercapai dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya” atau “apakah saya memusnahkan Republik Islam tersebut dan melakukannya dengan cepat?”
Dia menambahkan bahwa dirinya yakin Iran akan “mencapai kesepakatan” setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.
Pada akhir pekan, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa dirinya mungkin terbuka untuk bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di New York pekan ini. Namun, belum ada indikasi dari pihak AS maupun Iran bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung.
Iran telah lama mengatakan tidak akan kembali berunding dengan AS hingga Washington mencabut blokade laut, sebuah operasi yang menghambat Republik Islam tersebut mengekspor minyak dan mengimpor barang-barang penting. Inflasi Iran telah meningkat hingga hampir 90%, sebagian akibat langkah AS tersebut, sementara nilai tukar rial di pasar gelap anjlok. Namun, kepemimpinan Iran belum juga mundur dari pendiriannya.
Pada Selasa, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pihaknya siap menghadapi “perang panjang”, menurut laporan Islamic Republic News Agency (IRNA).
“Jika kepentingan nasional kita mengharuskan kita berperang, kita harus berperang,” kata juru bicara IRGC, seperti dilaporkan IRNA. “Jika kepentingan nasional kita mengharuskan kita bernegosiasi di tengah perang, kita harus bernegosiasi.”
Konflik antara AS dan Iran telah mendorong harga energi naik. Harga minyak mentah Brent telah melonjak 63% sepanjang tahun ini menjadi sekitar US$100 per barel, sementara harga diesel di AS mencapai rekor tertinggi. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan inflasi dan imbal hasil obligasi pemerintah di berbagai negara.
Masyarakat AS secara tegas menentang konflik tersebut, yang diperkirakan dapat merugikan Trump dan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu.
Intensitas permusuhan saat ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak perang pada Maret dan awal April. Namun, negara-negara GCC masih menjadi sasaran serangan Iran setiap kali konflik kembali memanas, sementara kapal tanker energi mereka secara rutin menjadi target di dalam dan sekitar Selat Hormuz.
Bulan ini, Arab Saudi menghadapi serangkaian serangan dari Houthi, kelompok militan yang didukung Iran dan berbasis di Yaman.
Perekonomian negara-negara GCC turut terdampak. Berdasarkan survei Bloomberg, negara-negara dalam blok tersebut akan mencakup lima dari sembilan negara dengan kinerja ekonomi terburuk tahun ini. Produk domestik bruto (PDB) Qatar diperkirakan menyusut 12%, sementara Kuwait akan turun 11%. Pertumbuhan Arab Saudi dan UEA juga melambat tajam dan diperkirakan hanya mencatat pertumbuhan tipis tahun ini.
Negara-negara GCC sebelumnya memperingatkan Trump agar tidak memulai perang karena akan menimbulkan kekacauan di seluruh kawasan. Setelah perang pecah dan Iran melakukan serangan balasan, sejumlah negara tersebut mengambil sikap lebih keras, dengan Arab Saudi dan UEA pada beberapa titik menyerang Republik Islam Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya.
Namun, setelah Iran menunjukkan ketahanan yang kuat dan tetap memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan terhadap negara-negara tetangga, pemerintah negara-negara Arab tersebut kembali mengambil pendekatan yang lebih diplomatis.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pada Minggu menggambarkan konflik tersebut sebagai “gempa bumi” bagi kawasan.
“Keamanan yang bertahan lama tidak dapat dibangun melalui siklus eskalasi dan aksi balasan yang terus berulang,” katanya dalam Qatar Economic Forum di New York. “Kita harus bertindak bersama secara bertanggung jawab sebagai sebuah kawasan.”
(bbn)
