“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujarnya.
Presiden menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan setiap rupiah APBN dan transfer ke daerah menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan.
Sebagai informasi, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sebesar Rp 780,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp735 triliun.
Anggaran TKD tersebut meski sedikit naik dari outlook 2026 sebesar Rp638 triliun, namun turun drastis dari 2025 yang masih di Rp919 triliun.
Dengan demikian, porsi transfer ke daerah terus menyusut dari 28,24% pada 2023 menjadi 17,94% pada 2027. Sementara itu, porsi belanja pusat naik dari 71,76% menjadi 82,06%.
(ell)
