“Aku fair-fair saja kok. Kita sudah kasih, tetapi dia minta tambah. Kita memberikan tambah itu kan sesuai amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya bagus, kita kasih bagus,” ungkap Bahlil.
Perlakuan Sama
Lebih lanjut, dia memastikan Kementerian ESDM memberikan perlakuan yang sama ke seluruh perusahaan, termasuk ke perusahaan tambang BUMN,
“Karena negara ini bukan mau-mau kita aja kita mau urus, harus semuanya equal treatment, kira-kira itu. PTBA, Antam semuanya kita kasih. Enggak ada yang enggak kita kasih,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Vale buka suara ihwal revisi RKAB 2026, usai masa pengajuan revisinya rampung dilakukan pada 1—31 Juli 2026.
Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale terdahulu, Budiawansyah, menyatakan perseroan telah menyiapkan pasokan bijih untuk kebutuhan smelter perseroan.
Dia menyatakan perseroan sebelumnya juga sudah mendapatkan kuota produksi RKAB sekitar 30% dari total pengajuan pada awal tahun, sehingga bakal dimanfaatkan secara maksimal untuk operasional smelter.
Kendati begitu, Budi enggan mengungkapkan apakah perseroan sudah mendapatkan persetujuan revisi RKAB 2026 atau belum. Dia hanya meyakini Kementerian ESDM bakal menjaga keberlangsungan proses hilirisasi di Indonesia.
“Kita tetap berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM kan, karena ya pemerintah juga jelas ya komitmennya bagaimana diprioritaskan untuk menjaga hilirisasi gitu,” kata Budiawansyah dalam taklimat media di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
“Jadi ini kan kita harus mengerti juga di posisinya pemerintah bagaimana untuk menjaga keekonomian apa mineral ini juga penting,” ungkap dia.
Adapun, kuota produksi bijih nikel Vale yang direstui Kementerian ESDM sebelumnya dalam RKAB 2026 untuk tambang Bahodopi mencapai 2,31 juta ton, terpelanting 74% dari rencana produksi 2026 sebanyak 8,8 juta ton.
Meskipun begitu, kuota produksi tersebut tercatat lebih tinggi dari realisasi produksi bijih nikel dari tambang Bahodopi pada 2025 sebanyak 2,01 juta ton.
Untuk tambang nikel Pomalaa, Vale mendapatkan kuota produksi pada 2026 sejumlah 5,8 juta ton atau anjlok 68% dibandingkan dengan target produksi tahun ini sebanyak 18,06 juta ton.
Untuk produksi nikel dalam bentuk matte dari Sorowako, perseroan menargetkan produksi sejumlah 67.645 ton. Target produksi masih lebih rendah 6% dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 72.027 ton, sebab terdapat pemeliharaan furnace atau tungku peleburan di smelter perseroan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Direktur Vale Bernardus Irmanto mengungkapkan proyek smelter di Pomalaa ditargetkan rampung dibangun pada Agustus 2026, sehingga membutuhkan pasokan bijih sepanjang 2026 mencapai 7 juta ton.
“Di Pomalaa kita mengusulkan 18 juta ton, yang disetujui adalah 5,8 juta ton. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, di Pomalaa seperti yang tadi saya jelaskan rencananya pabrik itu sudah mulai terbangun atau sudah mulai beroperasi Agustus. Jadi kalau pabrik sudah mulai beroperasi, artinya sebelum Agustus sudah ada stockpile, sudah harus ada produksi,” kata Bernadus dalam RDP di Komisi XII DPR, medio April.
“Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ada selisih antara apa yang diperlukan dengan apa yang sudah di-approve baik di Pomalaa dan di Bahodopi,” tegas dia.
Smelter Pomalaa memiliki kapasitas produksi sekitar 120.000 ton kandungan nikel dalam mixed hydroxide precipitate (MHP), dengan kebutuhan bijih limonit sebanyak 21 juta ton per tahun dan saprolit sejumlah 720.000 ton per tahun.
Adapun, Kementerian ESDM memangkas kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari produksi dalam RKAB tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
(wdh)
